November 17, 2026
IMG-20261117-WA0046

Gowa,Fajaraktual.Com – Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Gowa secara resmi menyurati Pengadilan Negeri Sungguminasa, DPRD Kabupaten Gowa, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, dan Kapolresta Gowa untuk meminta perlindungan, penundaan eksekusi, dan pendampingan warga di Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Surat tersebut bernomor 037/DPD-KNPI-Gowa/XI/2026 tertanggal 12 November 2026, ditandatangani Ketua DPD KNPI Gowa Alumnus Zainuddin dan Sekretaris Fathahuddin Lewa.

Permohonan itu berkaitan dengan rencana pelaksanaan eksekusi atas lahan Persil No. 42 D III Kohir 314 CI berdasarkan Amar Putusan No. 50/PDT/2002/PT.MKS Jo. Putusan Nomor 1121 K/Pdt/2004.

Dalam suratnya, KNPI Gowa menjelaskan bahwa eksekusi atas objek tersebut sebenarnya telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Juli 2012, seluas kurang lebih 1,85 Ha atau 18.500 meter persegi, dengan batas-batas:
Utara: Hadasiah Dg Ngasseng/Rate
Timur: Camalu
Selatan: Sungai Jeneberang
Barat: Baso Bin Basolle

Setelah eksekusi tersebut dilaksanakan, oleh penggugat atau ahli waris telah dilakukan jual beli dan peralihan hak, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Lingkungan Jeneberang (Bahtiar Anas Dg Matu) tanggal 15 Agustus 2025, dengan total keseluruhan yang telah diperjualbelikan dan dikuasai seluas kurang lebih 18.820 meter persegi atau 1,82 Ha.

Karena itu, KNPI Gowa menilai dengan demikian objek putusan tersebut sudah habis diperjualbelikan dan dikuasai oleh warga secara itikad baik, sehingga tidak ada lagi objek yang dapat dieksekusi.

DPD KNPI Kabupaten Gowa khawatir akan terjadi eksekusi kedua atas objek yang sama dan eksekusi yang melebihi objek putusan, karena objeknya sudah habis terjual dan dikuasai warga.

Atas dasar itu, KNPI Gowa memohon kepada:

1. Pengadilan Negeri Sungguminasa: Agar dilakukan Aanmaning atau pemanggilan dan klarifikasi kepada para pihak, dan MENUNDA pelaksanaan eksekusi sampai dilakukan pemeriksaan batas, luas, dan identitas objek secara jelas.

2. DPRD Kabupaten Gowa: Agar melakukan pengawasan dan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pihak terkait, dan mendesak penundaan eksekusi.

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa: Agar menunda sementara seluruh proses pertanahan, balik nama, dan penerbitan sertifikat atas objek sengketa, serta melakukan pencatatan sengketa atau blokir atas Persil No. 42 D III Kohir 314 CI.

4. Kapolresta Gowa: Agar TIDAK melakukan pengamanan atau pembackupan terhadap pelaksanaan eksekusi sebelum ada kejelasan objek dan sebelum ada Aanmaning dari Pengadilan. Dan agar melakukan perlindungan terhadap warga dari upaya eksekusi paksa yang dapat menimbulkan keresahan dan gangguan kamtibmas.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Gowa, Alumnus Zainuddin, menegaskan bahwa KNPI menolak pelaksanaan eksekusi sepihak sebelum ada kejelasan hukum.

Sementara itu, warga Jeneberang, Harnita, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KNPI Gowa yang telah mendampingi warga.

“Kami merasa KNPI sangat membantu kami masyarakat yang tertindas. KNPI Gowa menjadi jembatan kebaikan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan,” ujar Harnita.

DPD KNPI Kabupaten Gowa siap menjadi mediator serta menjamin pemuda di Lingkungan Jeneberang tetap kondusif dan menyamakan cara pandang pemuda dan organisasi dalam melihat setiap persoalan dan perubahan sosialnya, tidak terprovokasi.

DPD KNPI Kabupaten Gowa juga memiliki tanggung jawab untuk tetap mengawal pemerintahan dan mengkondisikan aktivis pemuda di Kabupaten Gowa agar tetap kondusif, tidak terprovokasi, dan menyamakan cara pandang pemuda dan organisasi dalam melihat setiap persoalan dan perubahan sosialnya.

Demikian rilis ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan semua pihak, DPD KNPI Kabupaten Gowa mengucapkan terima kasih.

Sudirman Mile

(Melaporkan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *