oplus_2
MAMUJU, FAJARAKTUAL.COM – Dalam upaya memperkuat kelembagaan kelompok tani hutan serta mendukung keberhasilan program pemerintah di sektor kehutanan dan pemberdayaan masyarakat, Ketua Gapoktanhut Malabi, Safari, bersama Ketua Gapoktanhut Tunas Sangjango Perkasa, Bungin Randy, menggelar pertemuan silaturahmi sekaligus membahas penguatan program kerja kelompok.

Kedua ketua kelompok menilai bahwa keberhasilan program perhutanan sosial tidak hanya diukur dari luas lahan yang dikelola, tetapi juga dari kemampuan kelompok menjaga kelestarian hutan, meningkatkan hasil pertanian, serta memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan kepada seluruh anggota.
Selain membahas program kerja, persoalan penguasaan dan dugaan penyerobotan lahan yang telah memiliki dasar persetujuan melalui SK Menteri Kehutanan turut menjadi perhatian serius.
Persoalan tersebut selama ini disebut menjadi salah satu kendala di lapangan sehingga mengganggu konsentrasi anggota dalam menjalankan aktivitas pertanian dan mengembangkan program kelompok.
Ketua Gapoktanhut Malabi, Safari, berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian serta perlindungan hukum kepada anggota kelompok yang menjalankan kegiatan berdasarkan ketentuan dan SK Menteri Kehutanan.
Menurutnya, anggota kelompok membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak serta akses pengelolaan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap ada perhatian dan perlindungan hukum bagi anggota Gapoktanhut. Program pemerintah ini harus dapat berjalan sebagaimana mestinya. Anggota seharusnya bisa lebih fokus mengelola lahan, menanam, dan meningkatkan hasil pertanian tanpa terus dibayangi persoalan di lapangan,” harap Safari.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Gapoktanhut Tunas Sangjango Perkasa, Bungin Randy, berharap persoalan yang selama ini menjadi kendala dapat memperoleh penanganan dari instansi terkait sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa penguatan kelembagaan, kepatuhan terhadap peraturan kelompok, dan perlindungan terhadap anggota merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan program perhutanan sosial.
“Kami ingin anggota Gapoktanhut lebih fokus bekerja, bertani, dan mengembangkan tanaman produktif sesuai ketentuan SK Menteri Kehutanan. Jika ada persoalan penguasaan lahan atau dugaan penyerobotan, kami berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya secara objektif berdasarkan aturan yang berlaku,” ungkap Bungin Randy.
Kedua kelompok juga berharap pemerintah melalui instansi kehutanan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dapat terus bersinergi dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program perhutanan sosial.
Pertemuan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan dan apresiasi terhadap program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian produktif.
Harapan bersama, Gapoktanhut bukan hanya menjadi wadah kelembagaan, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang mampu menjaga kelestarian hutan, memperjuangkan kesejahteraan anggota, dan menjalankan amanah program pemerintah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
kordinator wilayah Indonesia Timur
Muh Yusuf
