MAKASSAR, FAJARAKTUAL.COM – Kejaksaan Negeri Makassar terus mengambil peran aktif dalam mendukung pembangunan daerah yang tertib, berkelanjutan, dan berlandaskan kepastian hukum. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar, A. Khaerul Fahmi, S.H., yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Makassar sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2024–2043.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Makassar tersebut berlangsung pada Rabu (4/11/2026), mulai pukul 08.30 WITA hingga selesai, bertempat di Mercure Makassar Nexa Pettarani, Jalan A.P. Pettarani Nomor 3, Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Kecamatan Rappocini sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman aparatur kewilayahan terhadap regulasi dan implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Makassar.
Dalam pemaparannya, A. Khaerul Fahmi menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah bukan sekadar dokumen perencanaan pembangunan, melainkan instrumen hukum yang menjadi pedoman dalam menentukan arah dan pola pembangunan daerah. RTRW memiliki peran strategis untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan secara terarah, terintegrasi, serta memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap aktivitas pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Penataan ruang bukan hanya persoalan di mana sebuah bangunan boleh didirikan, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas, keberlanjutan lingkungan, dan kepastian hukum. Karena itu, setiap pihak harus memiliki komitmen untuk mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan,” jelas A. Khaerul Fahmi.
Lebih lanjut, ia menguraikan aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Menurutnya, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat menimbulkan konsekuensi administratif, bahkan dalam keadaan tertentu dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi.
Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan tidak tebang pilih. Pengawasan perlu diperkuat, setiap dugaan pelanggaran harus diverifikasi, dan tindak lanjut harus dilakukan sesuai kewenangan serta mekanisme hukum yang berlaku.
“Jangan sampai kita begitu tegas dalam menyusun aturan, tetapi lemah dalam pelaksanaannya. Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut yang nyata. Namun, penanganannya tetap harus objektif, berdasarkan fakta dan bukti, serta sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum harus diterapkan secara adil tanpa membedakan siapa yang melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, A. Khaerul Fahmi turut menyoroti pentingnya peran aparatur kewilayahan, termasuk jajaran kecamatan, dalam mendukung implementasi Perda RTRW. Aparatur kecamatan memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami dinamika pemanfaatan ruang di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman terhadap regulasi tata ruang diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan sejak dini.
Materi yang disampaikan mendapat respons positif dari peserta yang hadir. Jajaran Kecamatan Rappocini menunjukkan antusiasme dalam mengikuti pemaparan dan diskusi, khususnya terkait penerapan ketentuan tata ruang, bentuk pelanggaran, mekanisme pengawasan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Respons tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi hukum memiliki arti penting bagi aparatur kewilayahan, tidak hanya untuk memahami substansi peraturan, tetapi juga sebagai bekal dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayahnya.
Kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang taat hukum. Sinergi antara pemerintah daerah, perangkat kewilayahan, instansi teknis, dan aparat penegak hukum dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan penataan ruang dapat diterapkan secara konsisten.
Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran Kecamatan Rappocini semakin memahami substansi Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 serta mampu berperan aktif dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pemanfaatan ruang.
Kejaksaan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya pembangunan Kota Makassar yang tertib tata ruang, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui penguatan kesadaran hukum, pencegahan pelanggaran, serta penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.
korwil Indonesia Timur
Muh Yusuf
